Kampus Daerah UPI dan Ikhtiar Menutup Ketimpangan PTN di Jawa Barat

---

Kampus Daerah UPI dan Ikhtiar Menutup Ketimpangan PTN di Jawa Barat

Ketimpangan pendidikan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan keadilan struktural yang selama ini dibiarkan. Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, justru tertinggal jauh dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam jumlah dan sebaran PTN. Fakta ini berdampak langsung pada akses, daya tampung, dan peluang mobilitas sosial jutaan lulusan SMA di Jawa Barat dan Banten.

Secara kasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing memiliki lebih dari sepuluh PTN dengan sebaran relatif merata: UNS, UNDIP, UNNES, UGM (yang efeknya meluber ke Jateng), lalu UNAIR, ITS, UB, UM, dan sederet PTN lain di Jawa Timur. Sebaliknya, Jawa Barat—di luar Bandung—mengalami kekosongan PTN di banyak kabupaten/kota. Akibatnya, persaingan masuk PTN di Jawa Barat lebih ketat, biaya sosial pendidikan lebih mahal, dan ketergantungan pada perguruan tinggi swasta tak terelakkan.

Dalam konteks ketimpangan inilah, strategi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengembangkan kampus daerah (kamda) di Jawa Barat dan Banten patut dibaca sebagai langkah kebijakan yang progresif. UPI tidak menunggu negara mendirikan PTN baru yang prosesnya panjang dan rawan masalah, tetapi memilih mendekatkan kampus negeri kepada masyarakat melalui model multi-kampus yang terkelola satu induk.

Kritik terhadap kebijakan ini memang ada, terutama anggapan bahwa kampus daerah UPI hanya memperbanyak prodi kependidikan seperti PGSD dan PGPAUD. Kritik ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sering kali kehilangan konteks. Justru di sinilah letak rasionalitas kebijakan UPI: krisis mutu pendidikan dasar nasional menuntut kehadiran guru-guru berkualitas di daerah, dan PGSD–PGPAUD merupakan fondasi yang tak bisa diabaikan.

Namun UPI tidak berhenti di situ. Yang jarang dibahas secara adil adalah upaya UPI membangun diferensiasi dan fokus keilmuan kampus daerah sesuai potensi wilayah, bukan sekadar menyalin kampus induk.

UPI Kampus Daerah Serang, misalnya, diarahkan pada pengembangan keilmuan kelautan dan wilayah pesisir—sebuah pilihan logis bagi Provinsi Banten yang memiliki garis pantai panjang dan potensi maritim besar. UPI Kampus Daerah Purwakarta dikembangkan dengan prodi-prodi telekomunikasi dan teknologi terapan, selaras dengan karakter kawasan industri Purwasuka yang menjadi simpul infrastruktur nasional. UPI Kampus Daerah Cibiru diperkuat sebagai pusat ilmu komputer dan komputasi, menjawab kebutuhan SDM digital di wilayah metropolitan Jawa Barat.

Sementara itu, UPI Kampus Daerah Sumedang diarahkan pada pariwisata dan kesehatan, sejalan dengan pengembangan kawasan Rebana dan ekonomi berbasis jasa. Adapun UPI Kampus Daerah Tasikmalaya difokuskan pada kewirausahaan dan bisnis digital, menyatu dengan kultur ekonomi rakyat dan potensi UMKM Priangan Timur. Pola ini menunjukkan bahwa kampus daerah tidak dirancang sebagai “kampus buangan”, melainkan sebagai simpul keilmuan berbasis kebutuhan wilayah.

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diuntungkan oleh sejarah panjang distribusi PTN, strategi UPI sesungguhnya adalah upaya menutup lubang kebijakan nasional. Negara terlalu lama membiarkan Jawa Barat kekurangan PTN, lalu menyerahkan konsekuensinya kepada masyarakat melalui seleksi superketat dan biaya pendidikan yang semakin mahal. Dalam kondisi demikian, model kampus daerah UPI justru lebih masuk akal dibandingkan pendirian PTN baru dari nol yang sering kali kekurangan dosen doktor, lemah riset, dan miskin reputasi akademik.

Tentu saja, strategi ini tidak bebas masalah. Kesenjangan fasilitas antar kampus, dominasi kampus induk, dan stigma “kampus kelas dua” masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa keberanian redistribusi dosen berkualifikasi doktor, penguatan riset, dan pemerataan anggaran, kampus daerah berisiko hanya menjadi pasar mahasiswa, bukan pusat produksi ilmu.

Namun, solusi atas persoalan tersebut bukanlah membatalkan kebijakan kampus daerah, melainkan menyempurnakannya. Yang dibutuhkan adalah konsistensi negara dan pimpinan universitas untuk memastikan kampus daerah tumbuh sebagai entitas akademik bermartabat, bukan sekadar perpanjangan administratif.

Dalam situasi ketika Jawa Barat terus tertinggal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam hal PTN, UPI justru melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara sejak lama: mendekatkan pendidikan tinggi negeri kepada rakyat. Strategi kampus daerah UPI bukan kebijakan sempurna, tetapi ia menawarkan jalan keluar yang lebih adil dan realistis dibandingkan membiarkan ketimpangan terus diwariskan.

Jika dikelola dengan visi jangka panjang, kampus daerah UPI berpotensi menjadi model nasional pemerataan PTN berbasis wilayah. Bukan sekadar soal memperbanyak kampus, melainkan menghadirkan negara secara lebih nyata dalam hak dasar warga: akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu.

---

 

---

Saatnya FKIP Berubah Menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan

Oleh: Rahman Arifin

---

Selama puluhan tahun, pendidikan tinggi Indonesia mewarisi satu anomali struktural yang jarang dipertanyakan secara serius: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang terlalu gemuk dan menampung hampir semua program studi pendidikan, tanpa memperhatikan rumpun keilmuannya. Anomali ini tidak lahir dari desain akademik yang matang, melainkan dari sejarah panjang transformasi IKIP menjadi universitas umum.

Di banyak universitas umum, FKIP berisi program studi Pendidikan Bahasa, Pendidikan Sains, Pendidikan Teknik, Pendidikan Ekonomi, hingga Pendidikan Olahraga. Akibatnya, FKIP berubah menjadi “super fakultas” yang memikul beban akademik, administratif, dan identitas yang terlalu besar—sering kali tidak sehat bagi pengembangan ilmu itu sendiri.

Padahal, pendidikan bukan disiplin yang berdiri sendirian tanpa akar keilmuan, melainkan perspektif dan praksis yang justru harus bertumpu pada kedalaman ilmu induknya.

---

Ketika Ilmu Terlepas dari Induknya

Mari bandingkan dua model yang kini hidup berdampingan di Indonesia. Di sebagian universitas eks-IKIP, program studi Teknik Mesin dan Pendidikan Teknik Mesin berada dalam satu Fakultas Teknik. Sementara di universitas umum lain, Teknik Mesin berada di Fakultas Teknik, tetapi Pendidikan Teknik Mesin dipisahkan ke FKIP.

Secara akademik, situasi ini problematik. Ilmu yang sama dipisahkan hanya karena label “pendidikan”, bukan karena perbedaan ontologis atau epistemologis. Dosen pendidikan teknik akhirnya jauh dari perkembangan mutakhir teknik itu sendiri, sementara mahasiswa calon guru kehilangan kesempatan tumbuh dalam ekosistem keilmuan yang hidup.

Fenomena ini terjadi di hampir semua rumpun: bahasa, sains, ekonomi, bahkan seni. FKIP menjadi tempat parkir program studi pendidikan, bukan ruang pembinaan pedagogik yang mendalam.

---

Pendidikan Bukan Tempat, Tapi Perspektif

Sudah saatnya kita membalik logika lama. Pendidikan bukan “rumah” yang harus menampung semua disiplin, melainkan sudut pandang yang memperkaya setiap disiplin.

Di banyak universitas unggulan dunia, calon guru matematika tumbuh di fakultas matematika, calon guru bahasa berada di fakultas bahasa, dan calon guru sains bernaung di fakultas sains. Aspek pedagogik, kurikulum, dan evaluasi tidak dihilangkan, tetapi dikelola secara terpusat melalui school of education atau fakultas ilmu pendidikan yang kuat secara konseptual.

Model ini justru menghasilkan guru dengan dua kekuatan sekaligus: kedalaman keilmuan dan kecakapan pedagogik.

---

Transformasi FKIP: Dari Gemuk ke Fokus

Karena itu, solusi yang paling rasional bukan menghapus FKIP, melainkan mentransformasikannya menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

FIP seharusnya diisi oleh program studi yang benar-benar mengembangkan ilmu pendidikan, seperti:

• Ilmu Pendidikan
• Kurikulum dan Pembelajaran
• Evaluasi Pendidikan
• Psikologi Pendidikan
• Teknologi Pendidikan
• Manajemen Pendidikan
• Pendidikan Khusus

Sementara program studi pendidikan berbasis disiplin—Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Fisika, Pendidikan Teknik Mesin, dan sejenisnya—dikembalikan ke fakultas rumpun keilmuannya masing-masing.

Dengan demikian, pendidikan guru tidak terisolasi, dan FIP dapat berfungsi sebagai think tank pedagogik universitas, bukan sekadar fakultas administratif.

---

Menyatukan Mutu, Menata Sistem

Penataan ini membawa banyak manfaat: fakultas menjadi lebih proporsional, kurikulum lebih relevan dengan perkembangan ilmu, dan calon guru dibentuk dalam lingkungan akademik yang hidup. Lebih jauh, standarisasi struktur ini akan mengurangi kebingungan nasional, memperkuat akreditasi, dan memudahkan mobilitas dosen serta mahasiswa.

Yang terpenting, reformasi ini tidak menghilangkan mandat LPTK, tetapi justru menyelamatkannya dari stagnasi struktural.

---

Saatnya Negara Hadir dengan Desain

Selama ini, regulasi pendidikan tinggi terlalu fokus pada program studi, tetapi abai terhadap arsitektur fakultas. Akibatnya, setiap universitas berjalan dengan logika sejarahnya sendiri. Sudah waktunya negara hadir bukan untuk menyeragamkan secara kaku, tetapi memberi arah desain yang adil dan rasional.

FKIP yang gemuk adalah warisan masa lalu.
Fakultas Ilmu Pendidikan yang fokus adalah kebutuhan masa depan.

Jika kita serius ingin membangun kualitas guru dan pendidikan nasional, maka pembenahan struktur harus dimulai dari hulu—dari cara kita menempatkan ilmu dan pendidikan pada tempat yang semestinya.

---

Dari Mengerjakan Soal ke Menyelami Makna: Saatnya Guru Mengubah Cara Mengajar

 Dari Mengerjakan Soal ke Menyelami Makna: Saatnya Guru Mengubah Cara Mengajar

“Belajar bukan tentang mencari jawaban, tapi menemukan makna.”

— Sebuah renungan sederhana bagi setiap guru yang mencintai proses belajar.

Di banyak ruang kelas, masih sering kita temukan pemandangan seperti ini:

Guru masuk membawa buku paket, menuliskan beberapa pertanyaan di papan tulis, lalu meminta siswa mencari jawabannya di buku. Setelah itu, hasil pekerjaan diperiksa, diberi nilai berdasarkan isi dan kerapihan, lalu beberapa siswa diminta mempresentasikan hasilnya di depan kelas.

Sekilas, kegiatan ini tampak baik-baik saja. Siswa tampak aktif, guru tampak bekerja, dan pembelajaran terlihat berjalan. Namun, jika kita melihatnya dari sudut Pembelajaran Mendalam, cara seperti ini sebenarnya belum menyentuh inti dari proses belajar yang sejati.

Mengapa?

Karena pembelajaran mendalam tidak berhenti pada menemukan jawaban, tetapi pada memahami makna. Dalam pembelajaran yang mendalam, siswa diajak untuk berpikir kritis, mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, menanyakan “mengapa” dan “bagaimana”, bukan hanya “apa jawabannya”.

Dalam contoh di atas, siswa hanya mengerjakan tugas berbasis teks, tanpa diberi ruang untuk menyelami konteks. Mereka tahu jawaban, tetapi belum tentu mengerti maknanya. Guru berperan seperti “penjaga buku”, bukan “pemandu berpikir”.

Lalu, bagaimana seharusnya?

Guru tetap boleh menggunakan buku paket, tetapi buku sebaiknya menjadi sumber awal, bukan satu-satunya arah pembelajaran. Guru bisa memulai dengan pertanyaan pemantik yang menantang rasa ingin tahu siswa, misalnya:

“Menurut kalian, mengapa peristiwa dalam materi ini penting untuk kehidupan kita sekarang?”

Setelah itu, biarkan siswa berdiskusi, mencari berbagai sumber lain, membuat hubungan antara materi dengan pengalaman sehari-hari, bahkan menyimpulkan pemahaman mereka dalam bentuk peta konsep, drama kecil, atau proyek mini. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir, bukan sekadar menilai hasil akhir.

Dengan begitu, kelas tidak lagi dipenuhi siswa yang sekadar mencari jawaban, tetapi siswa yang menemukan makna. Dan dari sanalah pembelajaran mendalam tumbuh — bukan dari seberapa banyak soal yang dikerjakan, tapi seberapa jauh siswa mampu memahami, mengaitkan, dan menerapkan apa yang ia pelajari dalam kehidupan.

Refleksi Penulis

Saya sering berpikir, betapa mudahnya kita, para guru, terjebak dalam rutinitas mengajar yang terasa “aman” — mengikuti buku paket, menulis soal, memberi nilai. Tapi setiap kali saya melihat mata siswa yang hanya menyalin tanpa rasa ingin tahu, hati saya bertanya: apakah mereka benar-benar belajar?

Mungkin sudah saatnya kita menata ulang makna “mengajar”. Bukan sekadar menyelesaikan halaman demi halaman buku, tetapi menghidupkan rasa ingin tahu dalam diri anak-anak. Biarlah buku menjadi jembatan, bukan pagar yang membatasi mereka berpikir.

Karena sejatinya, guru bukan hanya pengajar, tetapi penyala cahaya dalam pikiran dan hati siswa. Dan cahaya itu hanya akan menyala jika pembelajaran benar-benar menyentuh makna yang paling dalam.

✨ Ditulis oleh Rahman Arifin

Pendidik yang percaya bahwa belajar sejati lahir dari rasa ingin tahu, dan setiap anak berhak menikmati proses belajar yang bermakna.

Linggarjati atau Linggajati: Antara Nama yang Salah Kaprah dan Sejarah yang Terlanjur Melekat

 Linggarjati atau Linggajati: Antara Nama yang Salah Kaprah dan Sejarah yang Terlanjur Melekat

Banyak orang mengenal “Perundingan Linggarjati” sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa tempat berlangsungnya perundingan itu sebenarnya berada di Desa Linggajati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat — dengan dua huruf “g”.

Lalu, mana yang benar? “Linggarjati” atau “Linggajati”?

Secara administratif, nama desa yang sebenarnya adalah Linggajati. Nama ini sudah tercatat sejak masa kolonial Belanda, ketika ejaannya masih “Linggadjati”. Setelah sistem ejaan disempurnakan, tulisan itu menjadi “Linggajati”, dan sampai sekarang tetap digunakan dalam dokumen pemerintahan, peta, dan rambu jalan di Kuningan.

Sedangkan ejaan “Linggarjati” justru muncul dari kesalahan penulisan dan pelafalan pada masa awal kemerdekaan. Wartawan dan penulis berita pada tahun 1946 kemungkinan mendengar bunyi “ngg” diucapkan seperti “nggar”, sehingga menulisnya sebagai “Linggarjati”. Karena berita tentang perundingan itu tersebar luas dan menjadi peristiwa bersejarah, ejaan “Linggarjati” pun terlanjur melekat secara nasional. Bahkan hingga kini, buku-buku pelajaran dan arsip diplomatik tetap memakai bentuk itu.

Jadi, bisa dibilang “Linggajati” adalah nama yang benar secara geografis, sedangkan “Linggarjati” adalah nama yang benar secara historis. Keduanya sah, tergantung konteks penggunaannya.

Kalimat paling tepat untuk menggambarkannya barangkali begini:

“Perundingan Linggarjati berlangsung di Desa Linggajati.”

Kadang, sejarah memang punya cara unik untuk menciptakan “salah kaprah yang sah”. Dan di balik dua huruf “g” yang berbeda itu, tersimpan kisah tentang perjuangan diplomasi bangsa yang tetap abadi di ingatan sejarah Indonesia.

Pembelajaran Mendalam: Antara Idealisme Kurikulum dan Realita Kelas

 

Pembelajaran Mendalam: Antara Idealisme Kurikulum dan Realita Kelas

Oleh: Rahman Arifin

“Kurikulum boleh berganti, tetapi makna belajar hanya tumbuh jika guru diberi waktu untuk berpikir dan anak diberi ruang untuk memahami.”

Sudah lebih dari setengah abad kurikulum di negeri ini berganti. Dari 1975 hingga 2025, istilah terus berubah: dari berpikir kritis menjadi pembelajaran kontekstual, lalu kini disebut pembelajaran mendalam. Namun bagi banyak guru, ruang kelas tetap sama: papan tulis lama, kursi berderet rapat, dan anak-anak yang masih menatap dengan bingung saat materi baru dimulai.

Saya tidak menolak perubahan. Setiap kurikulum tentu lahir dari niat baik untuk memperbaiki mutu pendidikan. Tetapi sering kali, perubahan itu berhenti pada tataran istilah dan format. Kita sibuk menyusun perangkat ajar baru, mengganti istilah, dan memenuhi laporan, sementara akar persoalan belajar belum tersentuh.

Padahal, sejak dulu guru di desa maupun kota sudah berusaha membuat pelajaran bermakna. Guru matematika menjelaskan luas tanah sawah, guru IPA mengajak anak mengamati daun, guru agama menuntun hati anak memahami makna sabar dan syukur. Itu semua sejatinya sudah “pembelajaran mendalam”, meski tanpa istilah canggih.

Kini, tantangannya berbeda. Anak-anak tumbuh di dunia yang cepat, penuh distraksi, tapi miskin perenungan. Mereka tahu banyak hal, tapi sulit memahami secara mendalam. Di sinilah seharusnya pembelajaran mendalam menjadi ruh baru pendidikan — bukan sekadar strategi, melainkan upaya mengembalikan daya pikir dan rasa ingin tahu anak di tengah derasnya arus informasi.

Namun, guru sering tidak diberi ruang. Waktu habis untuk administrasi, bukan dialog; untuk laporan, bukan pendampingan. Padahal inti dari pendidikan bukan pada format kurikulum, tetapi pada relasi bermakna antara guru dan murid.

Kita tidak memerlukan alat canggih untuk membuat pembelajaran mendalam. Yang kita perlukan adalah guru yang mau mendengar dan menuntun, serta anak yang berani bertanya dan mencari makna.

Mungkin yang perlu kita ubah bukan kurikulumnya, tetapi cara memandang belajar itu sendiri:

bahwa setiap kali seorang anak bertanya “mengapa?”, di situlah pembelajaran mendalam sesungguhnya dimulai.

Pendidikan yang Membebaskan: Antara Cita dan Realitas di Sekolah Kita

Pendidikan yang Membebaskan: Antara Cita dan Realitas di Sekolah Kita



Oleh: Rahman Arifin

Di tengah derasnya perubahan kurikulum dan istilah yang silih berganti—dari KKM menjadi KKTP, dari kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka—ada kegelisahan yang terus mengendap di hati para guru: Apakah pendidikan kita sungguh memerdekakan anak, atau sekadar mengganti baju sistem lama dengan istilah baru yang lebih indah?

Saya berkeyakinan bahwa pendidikan sejati tidak boleh memaksa anak mencapai standar yang sama. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan ritme tumbuh yang berbeda. Ada yang cepat memahami konsep abstrak, ada yang gemilang dalam seni, ada yang tangguh dalam keterampilan tangan, dan ada yang luar biasa dalam empati sosial. Semua itu bagian dari anugerah Tuhan yang tidak bisa diseragamkan oleh angka.

Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sekolah masih menjadi tempat perlombaan nilai, bukan ruang pertumbuhan makna. Guru dan siswa sama-sama dikejar target: menyelesaikan semua materi, memenuhi administrasi, dan memastikan nilai-nilai di Dapodik tampak “bagus”. Akibatnya, guru kehilangan waktu untuk mendidik dengan hati, sementara anak kehilangan kesempatan untuk belajar sesuai jiwanya.

Kurikulum kita masih terlalu padat. Materi datang silih berganti, tanpa ruang bagi anak untuk menekuni apa yang benar-benar menarik hatinya. Akhirnya, pembelajaran berubah menjadi ritual mengejar halaman dan ulangan, bukan perjalanan menemukan makna. Guru dan siswa seperti dua pelari maraton yang sama-sama kelelahan, tapi tidak tahu garis finisnya di mana.

Yang paling menyedihkan, keberhasilan sekolah sering diukur dari angka. Budaya kita masih terjebak pada paradigma “harus terlihat berhasil”. Sekolah berusaha menampilkan citra unggul di atas kertas—nilai rata-rata tinggi, akreditasi A, prestasi siswa berderet. Padahal di balik semua itu, banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk menilai, hingga lupa untuk memahami.

Bagi saya, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menghukum. Tugas guru bukan menentukan nasib anak lewat angka, melainkan menuntun mereka menemukan jalan hidupnya. Guru adalah fasilitator yang menyalakan rasa ingin tahu, bukan penentu nilai akhir. Anak-anak tidak perlu dipaksa menyukai semua mata pelajaran, cukup diberi kesempatan untuk menekuni yang membuat mereka berbinar. Sebab, ketika anak belajar dengan cinta, maka kedalaman akan muncul dengan sendirinya.

Pendidikan yang membebaskan tidak berarti tanpa arah. Ia justru memberi ruang bagi pertumbuhan yang sejati—ruang bagi anak untuk mencoba, gagal, bangkit, dan menemukan panggilan hidupnya sendiri. Itulah inti dari merdeka belajar: bukan hanya merdeka dari ujian, tapi merdeka untuk menjadi manusia seutuhnya.

Selama pendidikan masih mengejar angka, kita hanya mencetak kepatuhan.

Namun, ketika pendidikan mulai mengejar makna, barulah kita melahirkan kemanusiaan. (Raf 112025)

TIPS BELAJAR SELAMA PENILAIAN AKHIR SEMESTER

 

TIPS BELAJAR SELAMA PENILAIAN AKHIR SEMESTER

Pekan ke dua bulan Desember hampir semua sekolah melaksanakan kegiatan Penilaian Akhir Semester. Ada yang mendahuluinya pada pekan pertama karena jumlah mata pelajaran yang harus diujikan lebih banyak semisal SMA, SMK dan sekolah sekolah berbasis ke-Islam-an.

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam menguasai pelajaran, dan mengukur tingkat ketercapaian kurikulum di sekolah tersebut.

Ketika mengolah nilai buku laporan pendidikan nilai PAS wajib ada, kalau tidak ada dipastikan peserta didik tidak bisa mendapatkan nilai pada buku laporan pendidikannya.

Bagaimanapun yang namanya penilaian atau ujian, semua pihak menginginkan hasil yang memuaskan, sekolah, guru, orang tua dan peserta didik.

Secara tidak disadari masyarakat Indonesia masih berpaku kepada sistem perangkingan. Orang tua selalu menanyakan rangking anaknya berapa. Hal ini tidak menyalahi juga supaya orang tua bisa mengevaluasi posisi anaknya dibandingkan dengan peserta didik lain, apakah ketinggalan atau sudah mencukupi.

Sistem perangkingan sebenarnya sudah ditiadakan di Indonesia semenjak diberlakukannya kurikulum 2013. Mengacu kepada bahwa peserta didik itu mempunyai kecerdasan yang berbeda untuk setiap bidangnya. Peserta didik yang bagus di matematika belum tentu bagus nilainya di pelajaran olah raga, begitu juga sebaliknya. Peserta didik mempunyai keunggulan masing-masing sesuai dengan bakat, karakter dan minatnya.

Di Kurikulum merdeka yang sudah berlaku di beberapa sekolah sudah mulai digiatkan Pembelajaran Berdiferensiasi. Dimana setiap peserta didik punya cara masing-masing dalam kegiatan pembelajarannya. Anak tidak bisa dipaksa sama dalam gaya belajarnya, sehingga guru harus memfasilitasi keberagaman gaya belajar siswa tersebut.

Lalu bagaimanakah cara belajar yang efektif agar memperoleh nilai maksimal? Di bawah ini ada beberapa tips memperoleh nilai maksimal dalam mengikuti Penilain atau ujian:

1.       Belajar serius ketika Proses Belajar Mengajar.
Belajar serius ketika PBM  akan mempermudah dan memperingan peserta didik dalam mengikuti PAS. Mereka sudah menguasai semua materi yang diajarkan tinggal mengulang sedikit, mereka akan lebih siap.

2.      Membedah kisi kisi PAS
Kisi-kisi PAS sangat penting agar peserta didik focus belajar pada materi yang akan diujikan. Peserta didik bisa lebih memperdalam lagi materi yang ada di kisi-kosi soal.

3.       Latihan soal secara online dan offline
Latihan soal bisa dengan cara membuka soal-soal yang sudah diberikan oleh guru dalam soal latihan, ulangan harian, PTS, dan soal-soal online sesuai materi. Sehingga ketika menghadapi PAS peserta didik sudah terbiasa dengan berbagai macam bentuk soal.

4.       Membaca buku paket.
Bagimanapun buku paket adalah sumber pembelajaran utama di kelas. Sebagian besar Pendidik membuat soal bersumber dari buku paket.

5.       Bertanya pada guru kalau masih ada materi yang belum dipahami.
Kadang ada bagian pelajaran yang agak sulit untuk dipahami karena memang materinya sulit atau materi itu tidak sempat dibahas dan dipelajari, sehingga bertanya kepada guru adalah salah satu jalan yang terbaik untuk memahami materi tersebut. Selain bertanya pada guru bisa juga bertanya kepada kakak kelas atau kepada orang tua.

6.       Membuat rangkuman materi pelajaran.
Rangkuman akan mempermudah kita untuk mempelajari materi baik yang sudah diajarkan ataupun yang belum. Rangkuman berisi hal-hal penting dan pokok dalam pembelajaran. Buatlah Rangkuman materi sebaik, sesingkat, serapi dan seindah mungkin sehingga menarik untuk dibaca.

7.       Bangun lebih awal
Mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal sehingga tidak terburu-buru. Siapkan kartu ujian, tas, alat tulis dan perlengkapan lainnya sehingga ketika berangkat hati sudah tenang.

8.       Menambah jam belajar di rumah
Yang biasanya belajar hanya 1 jam ketika ujian jam belajarnya bisa ditambah menjadi 2 jam.

9.       Sarapan dan membawa bekal makan minum bagi yang tidak berpuasa.
Ujian itu membutuhkan energy berlebih sehingga butuh asupan makanan yang bergizi, bawalah bekal dari rumah agar makanan yang kita konsumsi lebih terjamin.

10  Berdoa dan minta do’a kepada orang tua.
Jangan lupa untuk berdoa mohon keselamatan dan dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal PAS. Minta do’a juga kepada orang tua agar dilancarkan segala sesuatunya.

Itulah tips-tips menghadapi Penilaian Akhir semester. Semoga tips ini bisa membantu peserta didik dalam menghadapi PAS dan mendapat nilai sesuai dengan yang diharapkan. Orang tua juga perlu turut aktif dalam mengawasi putra-putrinya dalam menghadapi ujian ini. (Raf_051222)