Kampus Daerah UPI dan Ikhtiar Menutup Ketimpangan PTN di Jawa Barat
Ketimpangan pendidikan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan keadilan struktural yang selama ini dibiarkan. Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, justru tertinggal jauh dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam jumlah dan sebaran PTN. Fakta ini berdampak langsung pada akses, daya tampung, dan peluang mobilitas sosial jutaan lulusan SMA di Jawa Barat dan Banten.
Secara kasar, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing memiliki lebih dari sepuluh PTN dengan sebaran relatif merata: UNS, UNDIP, UNNES, UGM (yang efeknya meluber ke Jateng), lalu UNAIR, ITS, UB, UM, dan sederet PTN lain di Jawa Timur. Sebaliknya, Jawa Barat—di luar Bandung—mengalami kekosongan PTN di banyak kabupaten/kota. Akibatnya, persaingan masuk PTN di Jawa Barat lebih ketat, biaya sosial pendidikan lebih mahal, dan ketergantungan pada perguruan tinggi swasta tak terelakkan.
Dalam konteks ketimpangan inilah, strategi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengembangkan kampus daerah (kamda) di Jawa Barat dan Banten patut dibaca sebagai langkah kebijakan yang progresif. UPI tidak menunggu negara mendirikan PTN baru yang prosesnya panjang dan rawan masalah, tetapi memilih mendekatkan kampus negeri kepada masyarakat melalui model multi-kampus yang terkelola satu induk.
Kritik terhadap kebijakan ini memang ada, terutama anggapan bahwa kampus daerah UPI hanya memperbanyak prodi kependidikan seperti PGSD dan PGPAUD. Kritik ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sering kali kehilangan konteks. Justru di sinilah letak rasionalitas kebijakan UPI: krisis mutu pendidikan dasar nasional menuntut kehadiran guru-guru berkualitas di daerah, dan PGSD–PGPAUD merupakan fondasi yang tak bisa diabaikan.
Namun UPI tidak berhenti di situ. Yang jarang dibahas secara adil adalah upaya UPI membangun diferensiasi dan fokus keilmuan kampus daerah sesuai potensi wilayah, bukan sekadar menyalin kampus induk.
UPI Kampus Daerah Serang, misalnya, diarahkan pada pengembangan keilmuan kelautan dan wilayah pesisir—sebuah pilihan logis bagi Provinsi Banten yang memiliki garis pantai panjang dan potensi maritim besar. UPI Kampus Daerah Purwakarta dikembangkan dengan prodi-prodi telekomunikasi dan teknologi terapan, selaras dengan karakter kawasan industri Purwasuka yang menjadi simpul infrastruktur nasional. UPI Kampus Daerah Cibiru diperkuat sebagai pusat ilmu komputer dan komputasi, menjawab kebutuhan SDM digital di wilayah metropolitan Jawa Barat.
Sementara itu, UPI Kampus Daerah Sumedang diarahkan pada pariwisata dan kesehatan, sejalan dengan pengembangan kawasan Rebana dan ekonomi berbasis jasa. Adapun UPI Kampus Daerah Tasikmalaya difokuskan pada kewirausahaan dan bisnis digital, menyatu dengan kultur ekonomi rakyat dan potensi UMKM Priangan Timur. Pola ini menunjukkan bahwa kampus daerah tidak dirancang sebagai “kampus buangan”, melainkan sebagai simpul keilmuan berbasis kebutuhan wilayah.
Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diuntungkan oleh sejarah panjang distribusi PTN, strategi UPI sesungguhnya adalah upaya menutup lubang kebijakan nasional. Negara terlalu lama membiarkan Jawa Barat kekurangan PTN, lalu menyerahkan konsekuensinya kepada masyarakat melalui seleksi superketat dan biaya pendidikan yang semakin mahal. Dalam kondisi demikian, model kampus daerah UPI justru lebih masuk akal dibandingkan pendirian PTN baru dari nol yang sering kali kekurangan dosen doktor, lemah riset, dan miskin reputasi akademik.
Tentu saja, strategi ini tidak bebas masalah. Kesenjangan fasilitas antar kampus, dominasi kampus induk, dan stigma “kampus kelas dua” masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa keberanian redistribusi dosen berkualifikasi doktor, penguatan riset, dan pemerataan anggaran, kampus daerah berisiko hanya menjadi pasar mahasiswa, bukan pusat produksi ilmu.
Namun, solusi atas persoalan tersebut bukanlah membatalkan kebijakan kampus daerah, melainkan menyempurnakannya. Yang dibutuhkan adalah konsistensi negara dan pimpinan universitas untuk memastikan kampus daerah tumbuh sebagai entitas akademik bermartabat, bukan sekadar perpanjangan administratif.
Dalam situasi ketika Jawa Barat terus tertinggal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam hal PTN, UPI justru melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara sejak lama: mendekatkan pendidikan tinggi negeri kepada rakyat. Strategi kampus daerah UPI bukan kebijakan sempurna, tetapi ia menawarkan jalan keluar yang lebih adil dan realistis dibandingkan membiarkan ketimpangan terus diwariskan.
Jika dikelola dengan visi jangka panjang, kampus daerah UPI berpotensi menjadi model nasional pemerataan PTN berbasis wilayah. Bukan sekadar soal memperbanyak kampus, melainkan menghadirkan negara secara lebih nyata dalam hak dasar warga: akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu.
.jpeg)
